Diduga Beri Ketengan Palsu, Kornelis Soi Dilaporkan ke Polda NTT

Date:

Share:

Kupang, seputar-ntt.com – Kuasa Hukum Honing Sanny, , Petrus Bala Pattyona menyatakan, Honing melaporkan Kornelis Soi ke Polda NTT karena Kornelis diduga memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu. Karena itu, Kornelis harus membuktikan bahwa kesaksian dan tuduhan yang dibuat adalah benar dengan menyodorkan data dan fakta.

“Kami laporkan Kornelis Soi, karena menduga kesaksian dan surat keberatan yang ditandatangani Kornelis Soi tidak berdasar pada data dan fakta yang valid. Kami sudah laporkan Kornelis Soi dengan sangkaan Pasal 263 (Membuat surat palsu)   dan Pasal 266 (Membuat keterangan palsu dihadapan pejabat saat di BAP, dengan Nomor LP. STTL/B/364/XI/2015/SPKT, ” kata Petrus Bala Pattyona kepada wartawan usai mendampingi Honing Sanny saat melaporan Honing ke Polda NTT, Kamis, (12/11/2015).

Menurut Petrus, kasus yang dihadapi Honing Sanny sudah berlangsung sejak ia menjabat anggota DPR periode 2014-2019 hingga saat ini. “Upaya-upaya hukum yang dilakukan Honing Sanny bukan untuk mempertahankan posisinya sebagai anggota dewan. Bagi kami, upaya ini lebih dari itu yakni memperjuangkan kebenaran. Dengan demikian kasus serupa tidak terjadi di kemudian hari,” lanjut Bala Pattyona, advokat dan pengacara asal Lembata.

Sekadar tahu. Hingga saat ini Honing masih berjuang melawan ketidakadilan yang menimpah dirinya. Kasus pemecatan dari keanggotaan PDI Perjuangan dan anggota DPR RI menjadi buah bibir, terutama masyarakat NTT dan lebih khusus masyarakat di dapilnya. Sejumlah pihak menyayangkan sikap PDI Perjuangan yang belum mengambil sikap ikut menyelesaikan kasus ini.

Kekecewahan itu muncul karena PDI Perjuangan adalah partai yang mempejuangkan masyarakat kecil, wong cilik. Sikap membiarkan kasus Honing berlarut-larut menjadi preseden buruk. Sikap dan karakter berpolitik segelintir elite PDI Perjuangan yang tidak profesional dalam menuntaskan kasus Honing, malah bisa menjadi preseden buruk PDI Perjuangan di masa mendatang terutama Dapil NTT I.

“Kita minta Penyidik Polda untuk menangani kasus ini secepatnya agar memberikan pelajaran kepada siapa saja terutama para penguasa. Penguasa harus tahu dan sadar bahwa mereka harus menggunakan kekuasaanya secara proporsional bukan berlebihan dan pada akhirnya mengorbankan pihak lain,” tandas Petrus. (joey)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...