Maumere, seputar-ntt.com – Kurang lebih ratusan anggota Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Tomas Morus Maumere menggelar aksi damai di depan Kampus Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere, Selasa (27/3/2018) pagi.
Usai berorasi di sana, mereka melakukan long march menuju kantor DPRD Sikka untuk bertemu para wakil rakyat di Gedung Kula Babong.
Sepanjang jalan, orasi dipekikan menggunakan toa sementara yel-yel perjuangan terus dikumandangkan. Para mahasiswa ini juga membawa serta dua spanduk yang bertuliskan, Unipa Milik Siapa? dan spanduk yang bertuliskan Pemda VS Yayasan.
Sebelum aksi ini digelar, PMKRI Maumere sudah pernah beraudiensi dengan pihak Yayasan Nusa Nipa Maumere. Namun dalam audiensi tersebut pihak Yayasan belum memberikan keterangan pasti terkait hal-hal yang diangkat perwakilan PMKRI Maumere.
Ketua Presidium PMKRI Maumere, Benediktus Rani yang ditemui usai tatap muka bersama anggota DPRD Sikka, Selasa (27/3/2018) siang, mengatakan, aksi damai yang dilakukan PMKRI Maumere untuk mempertanyakan status kepemilikan Unipa, entah Yayasan Nusa Nipa atau milik Pemkab Sikka. Karena itu, pihaknya meminta agar DPRD Sikka memanggil Pengurus Yayasan Nusa Nipa untuk memperjelas polemik ini.
Selain itu, ungkap Beni, sapaannya, PMKRI Maumere juga mempertanyakan soal pengelolaan keuangan Unipa Maumere. Menurutnya, pihak Yayasan terkesan tertutup apabila diminta pertanggungjawaban keuangan. Padahal sebagai sebuah yayasan yang “berplat merah”, Unipa wajib untuk memberi laporan pertanggungjawaban ke pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sikka.
PMKRI juga menuntut agar Unipa Maumere segera diaudit oleh auditor independen atau BPKP pasalnya Unipa Maumere juga menerima bantuan dari pemerintah yang diambil dari APBD Kabupaten Sikka berupa dana hibah baik itu penyertaan modal awal pendirian Unipa Maumere hingga biaya perkuliahan bagi para dosen yang akan melanjutkan studi S2 maupun S3.
“Kami ke sini tidak ada urusan politik sama sekali. Kalau ada orang yang bilang kami ada intensi politik atau ditungganggi kepentingan politik, ya itu terserah mereka. Intinya kami mau supaya ke depan Unipa ini tidak dilanda masalah yang sama terutama setiap menjelang pilkada. Urusan Unipa stop sudah sampai hari ini,” tegas alumni STFK Ledalero ini.
Sementara itu, Anggota DPRD Sikka Fraksi PKPI, Alfridus Aeng yang memimpin jalannya pertemuan itu, menegaskan DPRD Sikka akan kembali masalah Unipa Maumere pada Rapat Dengar Pendapat tangggal 6-7 April mendatang.
“DPRD juga akan panggil pengurus Yayasan agar hadir dan menjelaskan persoalan yang diangkat oleh PMKRI,” ungkap Alfridus.
Anggota DPRD Sikka partai PKB, Yosep karmianto Eri juga menegaskan, DPRD secepatnya harus memanggil Ketua Yayasan Nusa Nipa, Sabinus Nabu, guna meminta penjelasan sehingga permasalahan Unipa bisa segera tuntas.
Jika tidak, imbuhnya, persoalan ini akan terkatung-katung dan rakyat terus dibingungkan bahkan Unipa akan menjadi alat politik masif tiap lima tahun oleh kelompok tertentu.(tos)
Follow
