Kajati NTT : KPK Ambil Alih Dugaan Korupsi Dana Bansos

Date:

Share:

Kupang, seputar-ntt.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT) Mangihut Sinaga menegaskan, KPK mengambilalih kasus dugaan korupsi dana Bansos di daerah ini. Pihaknya tidak lagi menangani kasus dana itu  periode 2010, 2011, dan 2012 yang ditengarai merugikan negara miliaran rupiah.

“KPK ketika melakukan koordinasi supervisi di NTT, disepakati KPK saja yang menangani bansos, tujuannya supaya tidak terjadi konflik kepentingan (antara aparat kejaksaan dan pemerintah daerah),” kata Sinaga kepada wartawan, Senin (21/7/2014).

Dia mengatakan, informasi yang beredar luas di masyarakat yang menyebut penyidik kejaksaan tidak berani mengungkap kasus dugaan korupsi bansos, tidak benar.

Kasus ini sudah ditangani KPK sejak Mei 2014. Dengan demikian pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) tidak dilakukan lagi oleh Kejati NTT, tetapi menjadi kewenangan penyidik KPK. Adapun dana bansos yang digelontorkan pada 2010 berjumlah Rp31.3 miliar, kemudian bertambah menjadi Rp42,8 miliar pada 2011, dan Rp597,4 juta pada 2012.

Dana bansos diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat dalam bentuk bantuan osial. namun dimemanfaatkan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat seperti menyewa pesawat, helikopter, dan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

Misalnya laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT mengenai pendapatan dan belanja daerah Pemprov NTT 2010, menemukan terjadi ratusan transaksi yang tidak sesuai peruntukan dana bansos sebesar Rp607,3 juta.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk perjalanan dinas ke Jerman pada 25 Mei 2010 sebesar Rp166,4 juta, dan perjalanan dinas ke China pada 16 September 2010 sebesar Rp27,2 juta.

Selain itu, dana bansos juga digunakan menyewa pesawat terkait pelantikan Bupati Flores Timur pada 27 Agustus 2010 sebesar 27,9 juta, dan pelantikan sekretaris Kabupaten Rote Ndao dan Sumba Timur pada 6 September 2010 sebesar Rp46 juta. Sedangkan sewa helikopter sebesar Rp14 juta ke Kabupaten Timor Tengah Utara pada 26 Juli 2010.

Selain itu, BPK juga menemukan Rp13,3 miliar pengelolaan dana bansos belum dipertanggungjawabkan. Adapun dana bansos yang disalurkan ke masyarakat berjumlah Rp6,5 miliar tidak didukung dokumen memadai. (joey)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...