Kejari Akan Mengeluarkan Sprindik Baru Jilid II Terkait Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Alor

Date:

Share:

Kalabahi, seputar-ntt.com – Dalam waktu dekat, Kejari Alor akan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) baru jilid II terkait dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

“Ada pembangunan ruang kelas baru 4,5 milyar, pembangunan rumah dinas guru, kepala sekolah, penjaga sekolah 8 unit senilai 2 milyar serta ruang guru 2,7 milyar tahun anggaran 2019. Jadi ini dana DAK juga tetapi beda dengan kasus DAK yang sementara kami tangani,” kata Kasi Pidsus, Ardi Wicaksono diruang kerjanya, Selasa, 22/3/2022 siang.

Menurutnya, ada pengaduan beberapa kepala sekolah yang menyebut, obyek yang ini cukup signifikan yang perlu ditindaklanjuti.

“Kalau ada pengaduan seperti ini tentu kami pasti memberikan perhatian. Kami akan koordinasi dengan ahli dan bila cukup nilainya sesuai dengan DIPA maka kami akan mengeluarkan sprindik baru jilid II,” tegas Wicaksono.

Atas pengaduan tersebut, Kasi Pidsus pun merasa iba dengan pengeluhan para guru saat pemeriksaan terkait dengan perkara DAK 2019 yang sementara bergulir.

“Mereka bilang pak tolong kami, sejak tahun sekian-sekian itu kacau. Keinginan mereka hanya ingin tenang dalam melaksanakan profesinya dan tidak tersangkut dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi,” ungkapnya.

Sementara terkait agenda pemeriksaan lanjutan beberapa oknum yang disebut namanya dalam dugaan kasus tipikor dana DAK 2019, Ardi Wicaksono mengatakan, pihaknya tetap melakukan pemanggilan secara patut sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Kalau tidak hadir, upaya-upaya yang bisa kami lakukan pasti kami lakukan. Upaya ini semata-mata kami lakukan untuk menghargai, menghormati hak-hak para tersangka yang sudah kami tahan dalam rangka mempercepat prosesnya,” ujarnya.

Ardi menjelaskan, seharusnya oknum-oknum yang dipanggil mesti taat sebab dalam surat pemanggilan tersebut sudah ada ketentuan dibawahnya, bagaimana ketika oknum itu tidak mengindahkan panggilan tersebut secara patut.

“Ini diatur dalam Pasal 224 KUHP. Barang siapa yang dipanggil sebagai saksi menurut UU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan UU yang harus dipenuhinya diancam dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Jadi kalau merasa tidak bersalah jangan takut, penuhi panggilan, berikan keterangan sesuai dengan apa yang dialami,” harap Ardi Wicaksono. (*Pepenk)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...