Ketua DPRD Lembata : Program BPJS, Musibah Bagi Masyarakat Lembata

Date:

Share:

Lembata, seputar-ntt.com – Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Yohanes De Rosari, mengatakan bahwa Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini merupakan musibah bagi masyarakat di Kabupaten Lembata. Selain dianggap membebankan Pemerintah daerah, program ini juga dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

Pernyataan ini dilontarkan Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Yohanes De Rosari, saat memimpin rapat kerja dengan Pemkab Lembata, Lembaga BPJS dan Dinas kesehatan setempat terkait program BPJS, Kamis, (22/5/2014) di ruang rapat DPRD Lembata.

“Bagaimana mungkin masyarakat bisa menanggung beban yang ada, Mungkin bagi orang lain nilainya tidak besar tapi harus diingat bahwa rata-rata masyarakat Lembata masih hidup dibawah garis kemiskinan,” katanya.

De Rosari mengatakan, Masyarakat Lembata 90 persen merupakan petani dan nelayan sehingga untuk membayar biaya sebesar Rp19.500 setiap bulan merupakan hal yang memberatkan. Dengan adanya tanggungan atau beban bulanan berarti program BPJS bukan lagi program yang memihak kepada rakyat kecil. “Jadi apa yang mereka katakan program kesehatan gratis maka itu hanya retorika belaka. Ini musibah buat masyarakat Lembata,” ungkapnya.

Selain itu kata De Rosari, program BPJS juga membebankan biaya 3 % kepada pemerintah daerah sehingga Pemda akan mengalami kesulitan di sisi anggaran. Pemda Lembata akan mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih Rp.10 milliar  setiap tahun untuk membayar ke BPJS, sementara APBD Kabupaten lembata sangatlah minim. “Sekali lagi bagi saya program BPJS ini benar-benar tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Sebagai Ketua DPRD, saya lebih bersimpati dengan program Jamkesmas dari pada program BPJS ini,”ujarnya.

Sementara Anggota DPRD, Hasan Baha, mengatakan agar UU tentang BPJS ini mestinya di uji ulang karena tidak memihak rakyat kecil. Program BPJS tidak boleh hanya melihat nilai untung dan rugi tetapi yang paling penting adalah bagaimana sebuah program itu bisa sukses dan memberi keuntungan bagi masyarakat kecil. “Saya berharap agar program seperti ini harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Untuk itu maka apakah kita harus menyampaikan kesimpulan kita secara Lembaga kepada Bupati terkait hal ini,” pungkasnya. (aloysius making)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...