LPSK Sebut Ndakularak Punya Niat Baik Lapor Korupsi

Date:

Share:

Kupang, Seputar-ntt.com – Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) RI, menyebutkan mantan Kepala Bagian Keuangan Daerah, Kabupaten Sumba Timur, Daud Ndakularak Whistle Blower, karena telah mengambil langkah dengan melaporkan proses pencairan Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Langkah terdakwa itu harusnya diapreasiasi hakim untukĀ  memberikan penghargaan dan keringanan hukuman.

Sesuai amanat pasal 10, UU Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi Korban yang kemudian diperbaharui Undang – Undang nomor 31 Tahun 2014. Sesorang tak bisa diproses hukum baik Pidana maupun Perdata, apabila menyampaikan kebenaran atau suatu pelanggaran, karena mengakomodir peran masyarakat dalam memberikan informasi.

Hal itu disampaikan wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, Lili Pintauli Siregar pada persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (12/12/2017). Disampaikan Lili sebagai saksi ahli dalam Persidangan yang dipimpin hakim Ketua Edy Purnomo didampingi hakim anggota, Ibnu Kholik dan Ali Muhtarom. Turut hadir Jaksa Penuntut Laoda. Semenyara, terdakwa didampingi kuasa hukumnya Rian Kapitan.

Daud patut diberikan keringanan, kata dia, karena berinisiatif untuk menyelamatkan uang negara. Melaporkan ke aparat atau memposisikan Whistle Blower. Sesuai verifikasi dan investigasi LPSK, Daudmemiliki itikad baik dalam pemberantasan korupsi. Sehingga tak bisa dipidanakan maupun Perdata. Apalagi telah ada putusan terhadap kasus yang dilaporkan dan inkrah.

“Yang bersangkutan sebagai terlindung LPSK, tak bisa diproses, karena putusan hukum inkrah. Maka pihak hakim perlu memberikan keringanan hukuman,”tegasnya.

Terdakwa Daud Ndakularak melalui kuasa hukum Rian Kapitan mempertanyakan kehadiran LPSK secara konsitusi seperti apa? Dan dalam menghadiri persidangan biayanya bersumber dari mana? Merespon itu, Lili menuturkan kehadiran LPSK dasar hukumnya adalah UU Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam menjalakan tugas perlindungan kepada saksi korban selalu mengunakan anggaran yang bersumber dari APBN. “Kami sudah berulang kali mendamping berbagai kasus. Hadir memberikan keterangan dipengadilan berulang kali, hal itu untuk memberikan kenyamanan kepada saksi atau korban,”tambahnya. (PLH)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...