PBB Dihapus, PAD Kabupaten Kota Bakal Anjlok

Date:

Share:

Kupang, seputar-ntt.com – Jika benar pemerintah pusat lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota bakan anjlok. Hal ini disebakan karena sebagian besar PAD bersumber dari PBB.

Sekeretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggra Timur, Fransiskus Salem menjelaskan sumber penerimaan pajak adalah PBB dan bea atas tanah dan bangunan. Berapa pun PAD di suatu daerah, sebagian besar dipastikan dari pajak sehingga perlu dilakukan kajian rencana penghapusan pajak oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

“Pajak itu dijemput langsung dari rakyat baik di derah pedesaan maupun perkotaan sehingga harus dikaji dengan baik rencana penghapusan pajak karena dampaknya pasti PAD menurun,” kata Salem, Kamis (12/2).

Pajak merupakan salah satu sumber PAD yang besar karena ada kaitan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Semakin tinggi NJOP, semakin tinggi pula pajak disuatu daerah. Karena itu, rencana penghapusan pajak harus dikaji lebih baik sebab setiap orang yang memiliki lahan pasti dikenakan pajak. Rencana penghapusan PBB agar dikaji dengan baik karena hal itu diatur dalam Undang-undang.

Pada umumnya pajak disetiap kabupaten/kota sangat menjanjikan. Khususnya di daerah pariwisata, PAD-nya sering meningkat dari tahun ke tahun karena adanya pajak hotel dan restauran.

Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Kupang, Yohanis Hanli Hidayat yang dihubungi pada kesempatan terpisah berharap kebijakan tersebut tidak diterapkan terhadap seluruh sumber pajak PBB.

“Rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan dirasakan daerah, terutama pendapatan asli daerah (PAD) yang berkurang sampai Rp 7,6 miliar,” katanya.

Jika penghapusan PBB hanya berlaku bagi masyarakat pemilik rumah dan tanah, menurut Yohanes, kehilangan PAD hanya setengah dari jumlah itu atau sekitar Rp 4 miliar. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh mengatasi kehilangan pendapatan tersebut belum dibahas.

Pada 2014, PAD Kota Kupang sebesar Rp 112,5 miliar, sebagian diantaranya berasal dari pajak sebesar Rp 56,3 miliar,dan retribusi Rp 22,6 miliar. Pendapatan lainnya berasal dari perusahaan daerah dan penerimaan lain dari pihak ketiga.(joey)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...