Pembelaan Ditolak, Daniel Adoe Tetap Ditahan

Date:

Share:

Kupang, seputar-ntt.com – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Rabu (19/3/2014) menolak eksepsi atau pembelaan dari terdakwa mantan Walikota Kupang, Daniel Adoe dalam kasus dugaan korupsi pengadan buku untuk SD dan SMP pada Dinas PPO Kota Kupang tahun 2010 senilai Rp 2, 6 miliar. Dengan ditolaknya eksepsi dari penasehat hukum terdakwa, majelis hakim memutuskan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Tipikor Kupang, Rabu (19/3/2014) dipimpin ketua majelis hakim, Khairuludin, didampingi Anshyori Syaefudin dan Hartono. Terdakwa Dan Adoe didampingi enam orang penasehat hukum yang diketuai oleh Lorens Mega Man. Pembacaan putusan sela, dibaca secara bergantian oleh majelis hakim.

Dalam putusan sela itu, majelis hakim mengatakan, sesuai dakwan primair dari JPU terdakwa melanggar Pasal 2 (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU N0 20 /2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 jo Pasal 55 (1) ke-1. Selain pasal 2, terdakwa juga didakwa dengan pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 jo Pasal 55 (1) ke-1.

Sementara tentang keberatan penasehat hukum terdakwa terhadap dakwaan JPU terutama soal kewenangan terdakwa dalam menerbitkan surat keputusan pengangkatan PPK dan panitia pelelangan sudah sesuai kewenangan walikota atau terdakwa. Keberatan lainnya perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Tipikor untuk mengadilinya.

Majelis hakim mengatakan terkait penerbitan surat keptusan pengangkatan PPK dan Panitia pelelangan harus dibuktikan dalam perkara tersebut Soal kewenangan memeriksa kasus ini. Majelis hakim juga mengatakan, sesuai dakwaan JPU yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 (1) dan juga Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU N0 20 /2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 jo Pasal 55 (1) ke-1.

Dengan demikian maka jelas kasus ini juga merupakan kewenangan pengadilan tipikor untuk memeriksanya. Atas pertimbangan dari beberapa hal tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang memutuskan menolak seluruh eksepsi atau pembelaan terdakwa melalui penasehat hukum. (van)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...