Pemerintah NTT Dinilai Tidak Perhatikan Kaum Disabilitas

Date:

Share:

Kupang, seputar-ntt.com – Pemerintah Provinsi NTT dinilai tidak memperhatikan para penyandang cacat atau kaum disabilitas. Karena itu, pemerintah diminta memperhatikan dan memperlakukan mereka seperti kelompok masyarakat umum baik dari sisi pelayanan maupun pemberdayaan.

Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kupang, Dominggus He menyampaikan, kelompok disabilitas menginginkan agar mereka hidup mandiri dengan dibekali modal usaha untuk membangun kios, membuka kursus menjahit, dan sebagainya.

“Kami merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Kami juga merasa pemerintah lebih memperhatikan kelompok masyarakat lain dibandingkan dengan kelompok disabilitas,” kata Dominggus di Ruang Komisi V DPRD NTT, Jumat (23/1/2015).

Dominggus meminta DPRD dan pemerintah NTT memperhatikan mereka dengan dimasukkan dalam skala prioritas yakni pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT tahun anggaran 2015-2019. Selain itu, harus adanya Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur tentang pengadaan fasilitas bagi penyandang Disabilitas.

“Kami hanya inginkan dimasukkan dalam RPJMD, meskipun hanya satu kalimat yang penting ada penegasan terkait dengan Perda,” harapnya.

Dia menilai, anggota kelompok penyandang disabilitas di NTT cukup banyak dan ada yang memiliki keahlian misalnya menyulam dan menganyam, namun tidak dibekali dengan fasilitas dan anggaran yang memadai. Setiap kemauan untuk berusaha harus didukung dengan kebijakan pemerintah atas dasar peraturan daerah.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo mengatakan, akan menindaklanjuti aspirasi kelompok penyandang disabilitas di Kupang. Kelompok penyandang disabilitas harus diperhatikan sama seperti kelompok masyarakat seutuhnya.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pertuni Kupang. Aspirasi ini segera kami tindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan pemerintah,” kata Winston.

Dia mengatakan, DPRD NTT menginginkan agar kelompok penyandang disabilitas mendapat perhatian dari pemerintah dengan landasan Peraturan Daerah (Perda). Lembaga dewan akan memperjuangkan dan mengusulkan kepada pemerintah agar dialokasikan anggaran untuk kelompok penyandang disabilitas.

“Kami juga ingin adanya kebijakan ramah penyandang disabilitas agar mereka juga diperlakukan dengan ramah oleh siapa saja,” katanya.(joey)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...