Pemkot Dituding Main Mata Dengan CV. Bumi Flores Indah

Date:

Share:

Kupang, seputar-ntt.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dituding sedang bermain mata dengan CV. Bumi Flores Indah sebagai pemilik pabrik kapal Fiber di kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang. Tudingan ini dikakatakan kapal Fiber di kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang. Tudingan ini diungkapkan Sekertaris Komisi I, DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli kepada wartawan diruang komisi I DPRD Kota Kupang, Jumat (13/02/2014).

Menurutnya, berdasarkan hasil Rapat dengar pendapat antara Komisi A Kala itu, dengan dinas Tata ruang bersama warga sekitar pabrik fiber, Kepala Bidang Tata Ruang, Devi Loak mengaku bahwa lokasi yang sekarang dijadikan pabrik kapal merupakan Kawasan penunjang pariwisata, dan kawasan Konservasi Mangrove.

“Berdasarkan penjelasan dari pemerintah, maka jelas kawasan itu bukan kawasan industri dan pabrik kapal fiber sudah seharusnya angkat kaki dari kawasan tersebut. Anehnya, hingga saat ini pabrik tersebut masih beroperasi hingga saat ini, sehingga saya menduga dinas Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan pihak Pol PP ada main mata dengan perusahan tersebut,”katanya.

Adrianus mengaku kasihan dengan Kasian masyarakat, lurah dan LPM sudah berusaha keras agar pabrik tersebut jangan lagi beroperasi dikawasan tapi pemerintah sepertinya tutup mata.

“Apakah tunggu ada korban  masyarakat baru. Pemerintah harus bertindak tegas. Perda rencana detail tata ruang sudah diatur, dimana perkantoran Ruang TH. Bagi pengusaha yang berusaha di kota ini harus berusaha mengikuti aturan. Pemerintah harus tegas. Masayarakat bangun rumah tanpa IMB saja Pol PP tertipkan. Itu yang akan membuat masyarakat berpikir juga pemerintah ada apa-apanya dengan perusahan tersebut,” Ujarnya.

Pada kesempatan itu, Adrianus juga mengaku kesal dengan pernyataan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Benyamin Hendrik Ndapamerang yang mengatakan, keberadaan pabrik atau galangan kapal milik CV Bumi Flores Indah di lokasi tersebut sebetulnya tidak menyalahi tata ruang.

“Ini pernyataan yang keliru dari kepala dinas. Masa kabidnya mengatakan kawasan itu merupakan kawasan pariwisat dan Konservasi hutan mangrove, kepala dinas mengatakantidak menyalahi tata ruang. Mana yang benar, saya menduga kadis itu juga tidak mengerti aturan dan perda sehingga mengeluarkan stateman seperti itu,” Katanya. (riflan hayon)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...