Perubahan Anggaran Kabupaten Kupang Terganjal PAW Ketua Dewan

Date:

Share:

Oelamasi, Seputar NTT.com – Pemerintah Kabupaten Kupang selaku eksekutif telah siap untuk melakukan sidang Perubahan APBD 2013. Sayangnya, kesiapan pihak eksekutif ini tidak didukung oleh kesiapan legislatif karena masih menunggu pergantian pimpinan dewan.

“Konsultasi dengan Dewan sudah kita laksanakan dan verifikasi untuk perhitungan sedang kita lakukan. Tinggal finalisasi sebelum kita naikkan ќε dewan,” kata Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Pemkab Kupang, Hendrik Paut usai membuka usai membuka Rakor PNPM ∂ï Hotel Ledetadu, (24/9/2013).

Ia menambahkan pihaknya masih harus berkoordinasi dengan dewan menyangkut jadwal/agenda sidang.

“Ada dua agenda politik di dewan yang harus segera dilakukan yakni PAW dan penetapan pimpinan dewan. Intinya kami siap tapi kami tentu harus menunggu jadwal dewan,” ujarnya.

Sedangkan terkait progres kinerja di Pemkab Kupang terhitung Agustus berjalan cukup baik karena bila dilihat dari pencapaian pendapatan sudah mencapai 60 persen lebih. Sedangkan khusus belanja sudah mencapai 52 persen lebih.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Melitus Ataupah mengatakan hingga kini belum ada jadwal untuk sidang PAW dan penetapan pimpinan Dewan. Pasalnya, belum ada SK PAW dan pergantian pimpinan DPRD Kabupaten Kupang dari gubernur.

“Sampai saat ini saya belum menerima SK PAW dari gubernur,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, sidang perubahan anggaran Pemerintah Kabupaten bersama DPRD setempat yang direncanakan Juli lalu hingga kini belum terlaksana karena hasil audit BPK RI perwakilan NTT terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang TA 2012 baru diterima Bupati Kupang, Drs. Ayub Titu Eki, MS, Ph.D.

Karena itu, Sekda telah diperintahkan untuk mempersiapkan berbagai dokumen demi kelancaran siding tersebut.
Perintah Bupati Titu Eki ini disampaikan saat memimpin apel kesadaran PNS di halaman kantor Bupati Kupang di Oelamasi baru-baru ini.

“Saya minta agar Sekda segera mempersiapkan laporan-laporan ek DPRD agar siding perubahan bias segera dilakukan. Naikkan saja dulu soal mereka (Dewan, red) tentukan jadwal bagaimana nanti itu urusan dewan,” kata Bupati Titu Eki.

Dikatakan, setiap instansi dan SKPD memiliki seorang pemimpin dan orang tersebutlah yang mengatur program dan penggunaan uang di instansi tersebut. Namun jika kemudian LKPD mendapat disclaimer dari BPK RI perwakilan NTT maka yang menanggungnya dalah Bupati.

“Bupati, Wakil Bupati dan Sekda tidak kelola uang, mereka hanya lihat angka-angka uang dan menandatangani dokumen. Yang atur itu pimpinan SKPD sehingga mestinya kepada SKPD atau instansi itu yang bertanggung jawab,” kata Bupati Titu Eki. (sho)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...