Kupang, seputar-ntt.com – Pemadaman begilir yang saat ini dilakukan oleh PLN akan belangsung adalam waktu yang lama. Alasannya, salah satu mesin di PLTU Bolok memasuki masa pemeliharaan.
Untuk itu masyarakat diharapkan bisa bersabar dengan kondisi ini demi kebaikan bersama.
“Ada satu unit mesin PLTU yang masa pemeliharaan sehingga dilakukan pemadaman bergilir yang cukup lama,” kata Humas PLN wilayah NTT Paul Bolla saat dikonfirmasi watwan lewat ponselnya, Kamis (26/2/2015).
Paul Bola juga tidak bisa memastikan kapan pasokan listrik akan normal kembali. “Saya belum tahu kapan normalnya. Saya akan tanyakan ke bagian teknik,” katanya.
Pemadaman listrik yang dilakukan perusahan listrik Negara (PLN) wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dua hari terakhir ini sangat meresahkan warga di Kota Kupang. Pasalnya pemadaman berlangsung hingga 12 jam.
“PLN itu, perusahan listrik negara atau perusahaan lilin negara,” kata Ibu Mery, warga Kota Kupang, yang kesal dengan pemadaman listrik bergilir di Kota Kupang yang berlangsung hingga 12 jam, Kamis, (26/2/2015).
Pada Rabu, 25 Februari 2015 kemarin, pemadaman listrik bergilir terjadi hampir di seluruh wilayah Kota Kupang, seperti di wilayah Fatululi, Batukadera, Namiosain, Liliba dan Penfui pada malam hari. Pemadaman yang berlangsung sejak pukul 17.00 hingga pukul 00.00 Wita. Siangnya pemadaman listrik terjadi sejak pukul 09.00 hingga 17.00 Wita.
Pemadaman listrik yang dilakukan oleh pihak PLN akhir-akhir ini membuat DPRD Kota Kupang berang. Pasalnya, berbagi pengeluhan disampikan oleh warga kepada mereka terkait pemadaman yang mencapai 5-12 jam sekali padam. Untuk itu DPRD akan segera memanggil pihak PLN untuk didengarkan penjelasan kenapa pemadaman yang dilakukan tidak dipublikasi.
“Kita akan panggil PLN, ini pemadaman sudah diluar batas kewajaran. PLN tidak boleh membuat resah masyarakat dan jangan seenaknya memperlakukan pelanggan seperti itu,” tegas Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe kepada wartawan di gedung Dewan Kota, Kamis (26/2/2015).
Karena itu, kata Loudoe, ia akan meminta pimpinan Komisi III yang membidangi persoalan tersebut untuk mengagendakan rapat dengar pendapat dengan menghadirkan manajemen PLN. Masyarakat, lanjutnya, sudah membayar listrik dan membeli pulsa listrik, tetapi pelayanan pasokan listrik dari PLN tidak maksimal. “Pelayanan seperti apa ini. Sudah padam hampir tiap hari, tanpa pemberitahuan pula,” tohoknya.
Wakil Ketua Komisi III Hery Kadja Dahi mengatakan, menyikapi pemadaman listrik yang kian marak belakangan ini, maka Komisi III akan segera menyikapi dengan menggelar rapat dengar pendapat. Komisi III akan meminta pimpinan Dewan mengeluarkan surat undangan kepada pimpinan PLN untuk hadir dalam rapat dengar pendapat yang direncanakan dilaksanakan pada Senin (2/3/2015).
Pemadaman listrik yang sering terjadi, katanya, akan berisiko tinggi bagi masuyaakat. Pencurian akan marak terjadi saat pemadaman dan yang rugi adalah masyarakat.
Anggota Komisi III Djainudin Lone mengatakan, PLN itu ibarat penjahat berdasi. Manajemennya hanya menyusahkan rakyat. “Kalau rakyat sebagai pelanggan tidak bayar listrik langsung diputuskan, tapi kalau padam begini tidak ada kompensasi apa pun dari mereka kepada rakyat, alat elektronik rusak juga tidak ada ganti rugi. Ini tipe penjahat berdasi,” tegasnya.(joey/riflan)
Follow
