PMKRI Cabang Kupang Dukung Surat Edaran Wali Kota tentang Pembatasan Pesta

Date:

Share:

Kupang – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang menyatakan dukungan terhadap kebijakan Wali Kota Kupang yang membatasi penyelenggaraan pesta di tengah masyarakat. Dukungan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen PMKRI dalam mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban umum di Kota Kupang.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kupang tersebut dinilai sebagai langkah positif dalam mengatur kegiatan pesta yang selama ini menjadi bagian dari budaya masyarakat, namun tidak jarang menimbulkan gangguan seperti keributan, konsumsi minuman keras berlebihan, hingga pelanggaran ketertiban umum.

Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Kupang, Yido Manao, menegaskan bahwa pihaknya melihat kebijakan ini bukan sebagai bentuk pelarangan, melainkan pengendalian agar pesta tetap bisa berlangsung dengan aman dan tidak merugikan masyarakat sekitar.

“Kami mendukung surat edaran ini karena tujuannya jelas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pesta tetap diperbolehkan, tetapi harus diatur dengan baik supaya tidak merugikan orang lain. Pemerintah juga perlu terus memberikan sosialisasi agar masyarakat memahami maksud dari kebijakan ini,” ujar Yido Manao.

Lebih lanjut, PMKRI menekankan pentingnya edukasi dan pendekatan persuasif dalam mensosialisasikan aturan ini agar tidak disalahpahami oleh masyarakat. PMKRI juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan pesta sebagai ruang positif dalam mempererat kebersamaan, bukan sebagai ajang keributan atau pelanggaran hukum.

Adapun sikap resmi PMKRI Cabang Kupang melalui GERMAS, antara lain, Mendukung langkah Wali Kota Kupang dalam membatasi pesta demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.

“Mendorong Pemerintah Kota Kupang untuk terus menyosialisasikan aturan ini secara persuasif dan edukatif. Mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan pesta sebagai ruang kebersamaan yang positif dan bermartabat,” ujarnya.

PMKRI meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam menerapkan kebijakan publik. Oleh karena itu, implementasi surat edaran pembatasan pesta ini diharapkan bisa berjalan efektif melalui kerja sama semua pihak.

Dengan dukungan dari elemen masyarakat sipil, Kota Kupang diharapkan mampu menjadi lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warganya.(*)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...