Ruteng, seputar-ntt.com – PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Ruteng bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai terus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melalui kegiatan Rekonsiliasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik periode Januari hingga Juni 2026 yang berlangsung di Ruteng pada Kamis (10/09), kedua belah pihak menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan demi peningkatan sarana umum, khususnya Penerangan Jalan Umum (PJU).
Rekonsiliasi ini menjadi sarana pencocokan dan validasi data penyetoran PBJT Semester I (Triwulan I dan II) Tahun 2026 secara akuntabel. Lebih dari sekadar agenda administratif bulanan, pertemuan ini menjadi ruang komunikasi hangat untuk memperjelas peran masing-masing instansi agar penanganan fasilitas umum di tengah masyarakat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Manager PLN ULP Ruteng, R.M. Ridwan, serta Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten Manggarai, Parera Fredericus .
General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, F. Eko Sulistyono, menegaskan bahwa kepuasan dan kenyamanan masyarakat adalah muara dari setiap kolaborasi yang dibangun PLN bersama pemerintah daerah.
“Bagi kami di PLN, keandalan pasokan listrik serta kenyamanan pelanggan adalah prioritas utama. Melalui komunikasi yang terbuka dengan Pemkab Manggarai, kami ingin memastikan setiap rupiah dari sektor kelistrikan yang dikelola dapat memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh warga,” ujar Eko.
Dalam hal pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU), PLN dan Pemkab Manggarai turut menyelaraskan pemahaman mengenai pembagian kewenangan agar masyarakat tidak bingung saat menyampaikan aspirasi atau kendala di lapangan:
* *Pemerintah Kabupaten Manggarai* berwenang dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan infrastruktur fisik PJU, serta pembayaran konsumsi listrik PJU.
* *PT PLN (Persero)* berperan memastikan kelancaran dan keandalan suplai daya listrik yang mengalir ke fasilitas umum tersebut.
Manager PLN ULP Ruteng, R.M. Ridwan, menjelaskan bahwa kejelasan alur ini sangat penting agar setiap laporan warga bisa direspon dengan cepat.
“Semangat kami adalah kolaborasi. Jika ada kebutuhan terkait infrastruktur fisik PJU, warga dapat menyampaikannya melalui Pemkab Manggarai atau perangkat daerah terkait. Sementara untuk keandalan suplai listriknya, PLN siap siaga melayani. Dengan sinergi yang makin solid ini, pelayanan kepada masyarakat tentu bisa jauh lebih cepat dan tepat,” ungkap Ridwan.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten Manggarai, Parera Fredericus, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan dan kepatuhan PLN dalam penyetoran PBJT.
“Rekonsiliasi ini memastikan seluruh penerimaan daerah tercatat secara akurat dan transparan. Dana PBJT atas tenaga listrik ini nantinya kembali diputar menjadi modal pembangunan daerah, termasuk pemeliharaan lampu jalan agar wilayah Manggarai makin terang dan aman bagi aktivitas warga,” kata Parera.
Melalui langkah bersama ini, PLN ULP Ruteng dan Pemkab Manggarai membuktikan bahwa transparansi administrasi dan sinergi antarinstansi adalah kunci utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang hangat, responsif, dan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Manggarai.(*)
Follow
