Timex Bilang Belum Ada Dasar Hukum Untuk Bayar Pesangon Obet Gerimu

Date:

Share:

Kupang, seputar-ntt.com – Pemimpin Redaksi Harian Timor Timor Express, Kristo EmbuĀ  menegaskan pihaknya belum membayar kewajiban apapum terhadap mantan karyawan yang dipecat, Obet Gerimu, lantaran belumĀ  dasar hukumnya.

Demikian disampaikan Kristo Embu lewat rilis kepada seputar-ntt.com pada Kamis, (30/9/2021).

Terkait berita pemutusan hubungan kerja saudara Obed Gerimu dari Harian Timor Express yang selama ini diberitakan di media teman-teman, dan untuk mencegah terjadinya informasi yang simpang siur, maka dengan ini kami memberi penjelasan secara resmi,” jelas Kristo

Dia menjelaskan, Dinas Nakertrans (Disnaker) Kota Kupang belum pernah mengeluarkan hitungan resmi terkait besaran pesangon Obed Gerimu di Harian Timor Express. Managemen Timex juga tidak pernah menerima surat dari instansi manapun terkait kewajiban membayar pesangon kepada Obed Gerimu.

“Harian Timor Express belum bisa membayar kewajiban apapun kepada Obed Gerimu karena belum ada dasar hukumnya,” tegasnya.

Dikatakan, HarianTimor Express belum pernah mengalami kekurangan dana untuk membayar seluruh kewajibannya, sehinggq tidak pernah meminta dan atau tidak pernah menerima bantuan dari pihak manapun, apalagi uang koin.

“Harian Timor Express tidak pernah melakukan PHK kepada wartawan karena alasan pandemi Covid-19 karena Timex saat ini masih kekurangan wartawan. Bahkan akan melakukan rekruitman wartawan dalam waktu dekat,” tambahnya.

Dikatakan, Harian Timor Express melakukan PHK kepada Obed Gerimu karena dianggap mangkir atau tidak mau/tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Meskipun sudah beberapa kali ditegur/diperingati secara lisan dan tertulis tapi tetap tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah. Hasil pertemuan Tripartit dengan Disnakertras Kota Kupang sudah sampai tahap akhir dan tinggal menunggu kesimpulan yang akan dibuat oleh Mediator Disnakertrans Kota Kupang.

Persoalan antara Obed Gerimu dengan Timex kata Kristo Embu, merupakan sengketa ketenagakerjaan/ Hubungan Industrial antara perorangan atau pekerja dengan perusahaan/pemberi kerja yang saat ini sedang dimediasi oleh Disnakertras Kota Kupang sesuai aturan yang berlaku tanpa melibatkan/mengaitkan dengan organisasi apapun.

“Diharapkan kepada semua pihak dapat mengikuti proses ini sesuai regulasi yang berlaku dan sabar menunggu hingga hasil akhir. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman media yang melansir rilis ini,” tutupnya. (*jrg)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...