Maumere, seputar-ntt.com – Wacana mengenai upaya untuk menjadikan Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere menjadi salah satu universitas Negeri memang sudah lama dihembuskan oleh sejumlah kalangan. Sementara itu, ada beberapa orang yang berpikiran lain untuk menjadikan Unipa sebagai salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) layaknya RSUD TC. Hillers Maumere.
Anggota DPRD Sikka Fraksi PKPI, Faustinus Vasco yang dihubungi seputar-ntt.com, Jumat (24/2/2017) siang, mengungkapkan upaya penegerian Unipa terhambat oleh karena adanya moratorium yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Menurut mantan Kepala Desa Habi ini, moratorium yang dikeluarkan Jokowi tersebut secara langsung menghentikan sementara proses peralihan status PerguruanTinggi Swasta(PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) karena tak hanya berpengaruh terhadap ruang fiskal, namun beberapa PTN yang baru beralih status pun dianggap masih bermasalah.
Diakuinya, tujuan pengalihan status PTS menjadi PTN ini selain dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, juga untuk meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.
Vasco mengatakan, kehadiran Unipa di Maumere memiliki peran besar khususnya dalam dunia pendidikan di Nian Tana namun sejauh ini status kepemilikan Unipa masih kabur. Artinya di satu sisi Pemerintah Kabupaten Sikka mengakui bahwa Unipa adalah milik Pemkab Sikka tetapi di sisi lain terdapat kesalahan prosedur yang dipakai selama ini manakala Pemkab Sikka mengklaim sebagai pemilik Unipa.
“Unipadi bawah Pendidikan Yayasan Nusa Nipa merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka sesuai Statuta Unipa. Karena itu,secara administrasi Yayasan Pendidikan Nusa Nipa harus melaporkan Laporan Perkembangan Unipa dan Laporan Keuangan Unipa In Audit tahun berjalan setiap tahunnya kepada Bupati Sikka yang oleh Bupati Sikka dilaporkan kemasyarakat dalam mekanisme Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Sikka dalam Sidang Paripurna DPRD Sikka. Ini yang tidak dilakukan sehingga menyalahi prosedur sebagai sebuah lembaga milik pemerintah,” tandas Mantan aktivis PMKRI ini.
Jika demikian, lanjut Vasco, Statuta Unipa juga setiap 5 tahun harus direvisi searah dengan masa jabatan Bupati atau Wakil Bupati, Pimpinan DPRD danSekda karena jabatannya atau ex officio menjadi pemilik dari yayasan tersebut. Tetapi hal ini menjadi Ambigue (disahkan untuk tidak dilaksanakan).
Menurut Vasco, solusi alternatif yang bisa dilakukan adalah Pemkab Sikka dapat menjadikan UNIPA sebagai salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kita bisa jadikan Unipa jadi BLUD sama seperti BLUD Universitas Brawijaya Malang milik Pemerintah Kota Madya Malang, atau BLUD Rumah Sakit Umum Dr. Tc. Hillers Maumere milik Pemerintah Kabupaten Sikka. Ini berarti kita mewiraswastakan pemerintah sehingga Unipa bisa lebih mandiri,” imbuh Vasco.
Vasco menandaskan, kelebihan BLUD ini adalah bahwa UNIPA tetap menjadi asset pemerintah daerah Kabupaten Sikka dan bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang dipisahkan.
Sementara itu, Rektor Unipa, Angelinus Vincentius yang dihubungi belum lama ini mengungkapkan, upaya penegerian Unipa sudah ditempuh oleh pihak Unipa namun hingga sekarang tak kunjung didefenitifkan karena adanya moratorium dari Presiden Jokowi.
“Kami sudah ajukan semua persyaratan ke Pusat tetapi sekarang ada moratorium jadi kami hanya tetap menunggu saja kapan Unipa akan dinegerikan,” papar Angelinus.
Terpisah, Ketua Yayasan Pendidikan Nusa Nipa, Sabinus Nabu hingga saat ini belum memberikan keterangan. Ketika dihubungi seputar-ntt.com, Sabinus tidak memberikan respon.(chs)
Follow
