Kupang, seputar-ntt.com – Wakil Walikota Kupang, Herman Man meminta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Kupang untuk memahami manejemen Kecamatan dan Kelurahan. Dengan demikian maka setiap aspirasi masyarakat lewat Kecamatan dan Kelurahan bisa dieksekusi dengan baik oleh SKPD sebagai dinas teknis.
“Dengan Musrenbang yang dilakukan ini saya harap semua pimpinan SKPD harus paham manejemen di Kecamatan dan Kelurahan,” kata Hermanus Man pada acara pembukaan Musrembang tingkat Kecamatan Kota Lama tahun 2015 di Hotel Fatuleu Kelurahan Merdeka,Senin (16/2/2015).
Herman Man mengatakan, ketika para pimpinan SKPD memahami secara baik tentang manejemen di Kecamatan dan kelurahan maka setiap infromasi yang berkaitan dengan program pemerintah Kota bisa tersampaikan kepada masyarakat lewat camat dan para lurah.
“Program prioritas Pemerintah Kota Kupang untuk
tahun 2016 yakni peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan ruang kota yakni jalan, jembatan dan air bersih. Selain itu ada program prioritas lain yakni pengentasan
kemiskinan dan pengurangan pengangguran dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Hal-hal seperti ini harus sampai ke Kecamatan dan Kelurahan,” tambahnya.
Sementara Anggota DPRD Kota Kupang, Jabir Marola pada kesempatan yang sama mengatakan, Pemerintah Kota Kupang harus menyesuaikan usulan masyarakat saat musrenbang dengan kondisi keuangan daerah. Dengan demikian tidak membuat masyarakat kecewa dengan apa yang telah diusulkan namun tidak terealisasi.
“Banyak usulan masyarakat saat musrenbang yang tidak terjawab. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kalau begitu masyarakat akan kecewa dan tidak mau mengusulkan lagi pada musrenbang berikutnya,” kata Jabir.
Untuk itu dia meminta kepada Pemkot agar setiap ususlan masyarakat harus disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan yang hendak dilakukan oleh Pemkot. “Karena tidak ada skala prioritas makanya banyak pekerjaan yang seenaknya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap apa yang dilakukan pemerintah,” pungkas Jabir. (riflan hayon)
Follow
