Desa Kehilangan Otonomi

Date:

Share:

Kupang, seputar-ntt.com – Sejak orde baru, desa mengalami negaranisasi yang membuatnya menjadi kehilangan otonomi asli dan kemampuan untuk mengatur serta mengurus dirinya. Demikian disampaikan akademisi Undana, David Pandie, saat tampil sebagai pembicara dalam workshop bedah UU Desa dan rekomendasi substansi pembentukan peraturan pelaksanaan UU Desa di Hotel Ima, Kamis (20/2/2014) di Hotel Ima.

Menurut Pandie, ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ditetapkan untuk dilaksanakan, maka dibutuhkan suatu pemahaman kembali tentang substansi pemerintahan sebagai the self-government. Apalagi tambah dia, dengan proyek modernisasi melalui ideologi pembangunanisme, desa semakin terdesak dan hanya menjadi objek pemerintahan dan pembangunan semata. Desa lebih dianggap sebagai tradisional dan sumber masalah dan bukan sumber kekuatan.”Padahal UU ini kuat melihat desa sebagai harapan dan kekuatan baru,” kata dia.

Berlandas pada pengalaman di atas, sebut Pandie, posisi desa sangat paradoks. Ada dua perspektif perihal keadaan dan kondisi desa (masyarakat, pemerintahan, kelembagaan, kekayaan alam, kemiskinan dan keterisolasian), yaitu perspektif sebagai “raksasa tidur” yang dapat dibangkitkan atau atau direvitalisasi kekuatannya untuk mendorong kemajuan desa.

Demikian pula, kata dia, dari sudut pandangan yang lain, desa ibarat “raksasa sakit” yang perlu disehatkan kembali atau remedial, untuk mengubahnya dari pusat masalah menjadi pusat keunggulan.”Inilah dua dimensi paradoksial yang menurut saya perlu dikelola dengan bijaksana melalui skema inovasi pemerintahan desa menurut UU Desa,” katanya.

Menurut Pembantu Rektor I Undana ini, secara teoritik, kehadiran UU Desa ini meneguhkan kembali prinsip-prinsip community self-governing yang pada hakekatnya adalah suatu pengakuan tentang hak asli atau asali masyarakat yang diberi identitas sesuai kondisi budaya setempat, sebagaimana yang tertera secara eksplisit dalam pengertian desa dalam pasal 1 ayat (1).

Menurutnya, critical element dari self-governing dalam desa dapat mengacu pada tiga aspek, yaitu apakah pemerintahan sendiri itu adalah publik yang berbasis pada teritori atau pada etnis. Apakah pemerintahan sendiri memiliki cakupan regional, lokal ataukah hanya komunitas. Ketiga, pemerintahan sendiri yang dimaksud adalah pemerintahan yang otonom sama sekali ataukah masih memiliki ketergantungan secara administratif dengan unit pemerintahan lainnya secara vertical.

Jika desa diakui sebagai the-self, kata David Pandie, maka perlu dijelaskan lebih lanjut hak-hak yang melekat pada dirinya dalam suatu rumusan hak-hak asali atau asal-usul yang tentunya berbeda dari satu budaya ke budaya atau etnik lain.

Jika perumusan tentang makna operasional dari pemerintahan sendiri kabur, sebut David Pandie, maka akan membuka lubang jebakan barubagi bangkitnya pemerintahan sendiri dalam semangat ultra etnisitas yang diskriminatif.
Karena itu, jelasnya, desa tidak boleh menjadi komunitas yang tertutup dengan menerapkan politik chauvinisme atau dengan sindrom xenophobia yang justru membuatnya menjadi terisolasi dan terasing dari dunia luar sehingga melumpuhkan diri sendiri. (sho)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...