Kupang,seputar-ntt.com – Pernyataan Anggota DPRD Kota Kupang, Yappy Pingak bahwa ada Walikota kecil yang sering mengintimidasi pekerjaan pada SKPD di Kota Kupang dibantah Walikota Kupang Jonas Salean. Jonas Salean menantang jika DPRD memiliki bukti maka pihaknya akan bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sebagai walikota kecil.
“Staf yang mau terima permintaan dari oknum dengan mengatasnamakan walikota hanya staf yang tidak paham. Jika ada staf yang berani menerima permintaan oknum yang mengatasnamakan walikota berarti itu adalah staf yang goblok yang berani” tegas Jonas Salean, Kamis (20/2/2014).
Jonas salean secara tegas mengatakan, jika informasi tentang adanya walikota kecil di Kota Kupang sesuai pernyataan dewan maka pihaknya tidak segan-segan untuk menjatuhkan saksi tegas.
“Kalau informasi ini benar maka saya tidak akan main-main dan akan ditindak tegas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Kota Kupang, Yapi Pingak menduga ada “Walikota Kecil” yang berkeliling SKPD untuk melakukan intimidasi terhadap berbagai pekerjaan yang sementara dilakukan. Walikota Kecil ini bertingkah seperti Walikota Jonas Salean.
Hal ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi B DPRD Kota Kupang bersama pemerintah, yang dihadiri oleh Asisten II Setda Kota Kupang, Djamal Mila Meha, Kadis PU, Benny Sain,dan Kabag Keuangan Pemkot,Markus Loimatlina diruang rapat komisi B DPRD, Senin (17/2/2014).
Menurut Yapi, ada sekitar 90 persen kontraktor yang mendapat nota dinas dari para pejabat yang menjadi walikota kecil untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek. Oknum Pejabat seperti ini merasa paling berjasa pada saat Pilkada lalu sehingga bebas melakukan intimidasi berbagai pekerajaan di SKPD.
“Hal terbukti Kepala BPBD Kota Kupang yang juga ikut mengintimidasi pekerjaan di Dinas PU dengan menelpon agar pekerjaan ini diberikan kepada orang-orang yang dia sebutkan. Karena itu Dinas PU bekerja dibawah tekanan sehingga tidak professional dalam menuntaskan setiap pekerjaan yang asa,” katanya.
Menurut Yappy Pingak, dengan adanya tekanan dari pihak tertentu, maka konsultan pengawas dilapangan juga tidak bisa menegur jika ada Kontraktor yang bekerja tidak sesuai dengan kontak.
“Bagaimana Seorang Kepala Dinas PU, Benny Sain sebagai pengguna anggaran punya power, karena takut pastinya, jangan sampai dia dipindahkan. Apa lagi PPK tentunya tidak berani juga, karena takut. Kita harap Pak Walikota bertindak tegas terjhadap perilaku pejabat yang berlagak seperti walikota,” katanya.(riflan hayon)
Follow
