Kupang, seputar-ntt.com – DPRD Kota Kupang membentuk tim pakar DPRD serta Tim ahli bagi fraksi. Dibentuknya Tim pakar dan ahli dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban DPRD.
“Tugasnya membantu dewan, sehingga semua bisa berjalan dengan baik,” kata Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe kepada wartawan di ruangkerjanya, Senin (15/12/2014).
Yeheskiel Loudoe menjelaskan, tim pakar dan tim ahli fraksi ini akan bekerja sesuai kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD. Demikian juga dengan honor yang diberikan berdasarkan akan dihitung sesuai dengan kenerja yang dilakukan tim.
“Dulu tim pakar itu pernah ada tapi tidak berjalan dengan baik. Karena itu kita akan hitung hnr mereka dari sistem kerja. Kalau ada kegiatan lalu mereka tidak hadir maka secara otomatis mereka tidak menerima honor sekalipun mereka bekerja sesuai SK,” ungkapnya.
Tim pakar dewan akan dibentuk sesuai jumlah alat kelengakapan dewan dan jumlah fraksi yang ada di DPRD Kota Kupang. “Tim pakar dewan diantaranya, Jhon Tubahela, Frid Fanggidae, Jems Adam, Wilhemus Wetang Songa serta ditambah beberapa tim pakar lainnya. Latar belakang pendidikannya adalah Doktor” katanya.
Sekertaris DPRD Kota Kupang, Adrianus Lusi yang dikonfirmasi soal biaya honor bagi tim pakar mengatakan, untuk tim pakar biaya honor disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Untuk S3 sebesar tiga juta rupiah, S2 dua juta lima ratus ribu rupiah dan S1 sebesar tiga juta rupiah. Untuk tim ahli fraksi dibayar dua juta rupiah per bulan dipotong pajak.
“Untuk sementara kita belum tahu siapa nanti yang akan menjadi ketua tim pakar dewan karena hingga saat belum ada nama yang dimasukkan,” katanya.
Salah satu tim ahli frkasi, Krispianus Matutina mengatakan, pembentukan tim ahli ini sesuai amanat UU MD3, sehingga untuk tim ahli fraksi tidak ada ketua atau koordinator tetapi akan bekerja sesuai fraksi masing-masing. “Kami tim ahli fraksi akan bekerja pada fraksi masing-masing, sehingga tidak ada yang koordinator atau ketua,”katanya.(riflan hayon )
Follow
