Jasa Raharja dan Kementerian PANRB Perkuat Koordinasi Kepatuhan PKB dan SWDKLLJ

Date:

Share:

Jakarta, seputar-ntt.com – PT Jasa Raharja (Persero) memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam upaya meningkatkan kepatuhan registrasi ulang kendaraan bermotor,  pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana  Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Penguatan koordinasi tersebut dilakukan  melalui audiensi Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dengan Wakil  Menteri PANRB, Purwadi Arianto, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis  (30/7/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur SDM dan Umum Jasa Raharja, Rubi  Handojo, serta jajaran Kementerian PANRB. Audiensi antara lain membahas dukungan peningkatan kepatuhan pembayaran PKB dan SWDKLLJ di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), keluarga ASN, serta kendaraan dinas dan operasional  pemerintah, yang sekaligus akan menjadi dasar penyusunan langkah tindak lanjut  bersama antara kedua instansi.

Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menyampaikan dukungannya terhadap  upaya transformasi layanan Samsat yang tengah didorong Jasa Raharja bersama para pemangku kepentingan terkait.

Menurutnya, peningkatan kepatuhan akan  semakin efektif apabila diiringi dengan penyederhanaan proses layanan, penguatan pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan, serta komunikasi publik yang  semakin kuat mengenai manfaat perlindungan yang diberikan.

“Transformasi layanan Samsat perlu terus didorong agar semakin mudah diakses,  memberikan kepastian proses, dan menghadirkan pengalaman layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan pelayanan yang semakin sederhana, cepat, dan terintegrasi, diharapkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap administrasi kendaraan bermotor dapat terus meningkat,” ujar Purwadi.

Ia juga menekankan pentingnya membangun narasi kebijakan yang menempatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan sosial dan keselamatan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, menyampaikan,  Jasa Raharja menjalankan mandat negara melalui perlindungan dasar bagi korban  kecelakaan lalu lintas, pengelolaan SWDKLLJ, serta dukungan terhadap  penyelenggaraan Samsat yang terintegrasi. Menurutnya, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap  Kendaraan Bermotor menjadi fondasi penting bagi transformasi Samsat sebagai layanan publik yang semakin terintegrasi, digital, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat.

“Jasa Raharja menjalankan fungsi sebagai first payer sesuai ketentuan koordinasi  manfaat, sehingga masyarakat memperoleh perlindungan yang cepat, tepat, dan  berkesinambungan. Karena itu, peningkatan kepatuhan pembayaran PKB dan SWDKLLJ tidak hanya berkaitan dengan administrasi kendaraan bermotor, tetapi juga  menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan perlindungan sosial bagi masyarakat,” kata Awaluddin.

Ia menjelaskan bahwa mayoritas korban kecelakaan lalu lintas merupakan  masyarakat usia produktif yang banyak di antaranya menjadi tulang punggung  keluarga. Dengan demikian, keberlanjutan dana SWDKLLJ memiliki peran penting  dalam memastikan negara dapat terus hadir memberikan perlindungan dasar kepada  korban dan keluarganya.

Dalam paparannya, Jasa Raharja juga menyampaikan kondisi kepatuhan registrasi ulang kendaraan bermotor nasional yang masih memerlukan penguatan. Berdasarkan data hingga Juni 2026, tingkat kepatuhan nasional berada pada angka 46,28 persen, sehingga masih terdapat potensi kendaraan yang belum melakukan registrasi ulang dan membutuhkan langkah kolaboratif antara Jasa Raharja, Korlantas Polri, pemerintah daerah, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Awaluddin, audiensi dengan Kementerian PANRB merupakan langkah  strategis untuk menyempurnakan strategi peningkatan kepatuhan administrasi  kendaraan bermotor. Termasuk memperkuat komunikasi publik mengenai manfaat  SWDKLLJ, meningkatkan kualitas layanan Samsat, serta menyiapkan koordinasi lanjutan terkait dukungan peningkatan kepatuhan di lingkungan ASN dan instansi pemerintah.

“ASN dan BUMN merupakan basis populasi strategis untuk mendorong peningkatan  kepatuhan administrasi kendaraan secara terukur dan berkelanjutan. Selain  jumlahnya yang signifikan, kelompok ini juga memiliki posisi sebagai role model yang dapat memberikan keteladanan dalam tertib administrasi kendaraan bermotor,”  ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak menyepakati sejumlah tindak lanjut  bersama, antara lain penyempurnaan kajian peningkatan kepatuhan PKB dan  SWDKLLJ, penguatan narasi komunikasi publik mengenai manfaat SWDKLLJ,  pendalaman strategi pembayaran digital melalui penyederhanaan alur dan  peningkatan customer experience, serta penyiapan bahan koordinasi lanjutan mengenai dukungan peningkatan kepatuhan di lingkungan ASN, keluarga ASN, dan kendaraan dinas pemerintah.

Kementerian PANRB juga akan mencermati lebih lanjut berbagai bentuk dukungan yang dapat diberikan. Termasuk pendekatan yang paling efektif untuk mendorong  kepatuhan di lingkungan ASN dan instansi pemerintah sesuai kewenangan yang dimiliki.

Melalui penguatan koordinasi dengan Kementerian PANRB, Jasa Raharja terus mendorong transformasi layanan Samsat yang semakin mudah, cepat, digital, dan terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor, tetapi juga memperkuat perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)

 

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...