Oelamasi, seputar-ntt.com — Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc., meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana menjelang operasional sekolah.
Dalam peninjauan tersebut, Prof. Abdul Haris melihat secara langsung perkembangan pembangunan ruang belajar, asrama, ruang makan, fasilitas penunjang, serta infrastruktur lainnya.
Hingga saat ini, progres pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Kupang telah mencapai lebih dari 90 persen, sehingga memasuki tahap akhir penyelesaian.
Prof. Abdul Haris menyampaikan apresiasi atas percepatan pembangunan yang telah dilakukan. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen seluruh pihak dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Pembangunan yang telah mencapai lebih dari 90 persen merupakan capaian yang sangat baik. Kita berharap seluruh pekerjaan dapat segera diselesaikan sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga Sekolah Rakyat dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Prof. Abdul Haris.
Ia menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur harus diiringi dengan kesiapan penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan asrama, serta layanan pendukung lainnya.
Prof. Abdul Haris juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Melalui kunjungan ini, Kemenko PM memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Kupang berjalan sesuai target sehingga siap mendukung penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan mampu menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. (*)
Follow
