Sikka, seputar-ntt.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., menyampaikan update terkini penanganan darurat pasca-gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur sejak 15 Agustus 2026. Berdasarkan data resmi BNPB per 20 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 78 jiwa. Tercatat 953 orang luka-luka dan sekitar 95.871 jiwa mengungsi (sebagian besar pengungsi mandiri). Pendataan rumah rusak sementara ini mencapai 36.163 unit (14.259 rusak berat, 11.154 rusak sedang, dan 10.750 rusak ringan).
Aktivitas gempa susulan masih berlangsung. Hingga 20 Agustus 2026 pagi, BMKG mencatat lebih dari 3.860 gempa susulan (magnitudo terbesar 6,2), dengan 116 kali di antaranya dirasakan oleh masyarakat. Kondisi masih fluktuatif dan diperkirakan membutuhkan 3–4 minggu untuk berangsur stabil. Masyarakat diimbau tetap tenang, waspada, dan hanya merujuk informasi resmi BMKG serta BNPB.
Kepala BNPB dan segenap jajaran pemerintah juga menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas seluruh korban jiwa akibat gempa bumi M7,7 di NTT. Secara khusus, Kepala BNPB menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya warga di Pota (Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur) yang dikonfirmasi meninggal pada hari pertama terjadinya gempa NTT karena tertimpa reruntuhan bangunan.
“Doa dan dukungan kami sampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini,” kata Suharyanto di sela-sela mendampingi kunjungan Wapres Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 21 Agustus 2026.
Kepala BNPB menegaskan komitmen untuk memastikan distribusi logistik berjalan lancar guna meminimalisir munculnya korban akibat kekurangan logistik di lokasi pengungsian. “Kami terus bekerja keras dan cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di pengungsian dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi di lapangan,” ucap Suharyanto.
Berdasarkan catatan BNPB, penanganan bencana di NTT saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang harus segera diatasi secara terpadu. Kepala BNPB mengakui adanya keluhan warga terkait krisis air bersih dan listrik di sejumlah posko, termasuk di Posko Pengungsian Reo, Kabupaten Manggarai.
Minimnya ketersediaan air bersih sangat berdampak pada anak-anak, sementara ketiadaan aliran listrik memaksa pengungsi mengandalkan senter ponsel pada malam hari. Beberapa warga juga terpaksa membangun tenda atau posko darurat secara mandiri karena keterbatasan fasilitas tenda yang disediakan.
“Kami memahami kesulitan yang dialami saudara-saudara kita di pengungsian. Bantuan logistik presiden telah didistribusikan dengan total bantuan yang dikirimkan sebanyak 411 ton dari tanggal 15 sampai 19 Agustus 2026,” tegas Suharyanto.
Pemenuhan logistik bagi warga terdampak terus digencarkan. Pada 19 Agustus 2026, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik melalui jalur udara sebanyak 72,77 ton. Prioritas pengiriman pada hari yang sama mencakup 5.000 paket sembako ke Posko Maumere dan 2.900 paket sembako ke Posko Labuan Bajo.
Sejumlah armada laut dikerahkan untuk membantu pendistribusian logistik. Kapal Republik Indonesia (KRI) Bung Hatta telah diberangkatkan dari Pelabuhan Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reok, Kabupaten Manggarai, membawa paket bantuan Presiden RI, sembako, tenda keluarga, tenda pengungsi, serta donasi masyarakat untuk didistribusikan ke Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur.
TNI AL juga mengerahkan KRI dr. Soeharso (kapal bantu rumah sakit) untuk mendukung pelayanan kesehatan. Dukungan logistik mencakup beras, sembako, air mineral, obat-obatan, matras, selimut, tenda, hygiene kit, BBM, genset, dan kebutuhan lainnya. Sebanyak 882 unit tenda (215 tenda pengungsi ukuran 6×12 dan 667 tenda keluarga ukuran 4×4) serta dua unit rumah sakit lapangan telah disiapkan.
“Kami memastikan distribusi terus berjalan ke wilayah terisolasi, termasuk melalui jalur laut dan udara, agar kebutuhan dasar warga di pengungsian dan daerah terdampak terpenuhi,” tegas Kepala BNPB.
Berdasarkan temuan tim BNPB di lapangan ada beberapa kendala dalam penyaluran distribusi logistik, antara lain, banyaknya sebaran titik-titik pengungsi secara mandiri yang menyulitkan pendataan dan distribusi bantuan.
Berdasarkan skala penanganannya, gempa NTT tergolong sebagai bencana daerah. Artinya, wewenang penanganan bencana berada di tangan bupati, sementara provinsi bertugas membantu menetapkan status darurat dan mendampingi kabupaten dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Pemerintah pusat melalui BNPB turut membantu daerah dengan membentuk posko-posko pendamping di masing-masing kabupaten serta bekerja sama dengan BPBD setempat dalam melaksanakan pendataan yang diantaranya meliputi data pengungsi, rumah rusak, kebutuhan logistik dan distribusinya.
“Dengan demikian skema koordinasi penanganan bencana di NTT pada dasarnya ada di bupati yang dibantu oleh gubernur dan didampingi oleh BNPB,” kata Suharyanto.
Pemulihan infrastruktur terus digencarkan. Jaringan kelistrikan Flores Timur dan Barat telah mencapai hampir 100 persen. Telekomunikasi berangsur membaik, dengan prioritas di Manggarai Timur dan Ende, didukung Free WiFi dan mobile genset di posko darurat. BPJN NTT telah menangani sebagian besar titik longsor serta memulihkan ruas jalan dan jembatan kritis.
Gangguan pada ratusan BTS sebelumnya juga menghambat arus informasi. Kepala BNPB menekankan pentingnya menjaga kelancaran komunikasi untuk mencegah kepanikan di tengah ancaman gempa susulan dan longsor.
“BNPB bersama Pemerintah Daerah, TNI/Polri, Basarnas, relawan, dan seluruh unsur terus bergerak di lapangan. Saya sendiri meninjau langsung kondisi di Sikka, Ngada, Nagekeo, dan Ende untuk memastikan bantuan sampai tepat sasaran dan mendengar kebutuhan warga secara langsung,” kata Kepala BNPB.
BNPB mengimbau seluruh pihak untuk bersinergi tanpa tumpang tindih. Pemerintah Pusat, daerah, dan masyarakat harus bergerak bersama agar masa tanggap darurat berlangsung efektif menuju pemulihan yang lebih cepat.(*)
Follow
