Nagekeo, seputar-ntt.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, mengusulkan agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki gudang logistik bencana dengan persediaan bantuan yang siap digunakan. Usulan strategis ini disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Gempa Bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (26/8).
Latar belakang usulan ini adalah kenyataan bahwa banyak gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah dalam kondisi kosong, sehingga pemerintah daerah kesulitan memberikan respons cepat pada fase awal bencana. Kepala BNPB menjelaskan, keterbatasan stok logistik di daerah menjadi salah satu kendala utama dalam respons darurat. “Ketika terjadi gempa kemarin, daerah itu tidak bisa berbuat banyak karena gudang-gudang logistik BPBD kosong,” ujarnya.
Melalui usulan ini, setiap BPBD diharapkan memiliki buffer stock logistik dasar—seperti sembako, selimut, tenda, dan matras—yang dapat langsung disalurkan kepada masyarakat saat bencana terjadi, sebelum bantuan dari pemerintah pusat tiba. Kepala BNPB memperkirakan kebutuhan stok logistik dasar per daerah berkisar antara Rp5 miliar hingga Rp10 miliar.
“Kami sarankan ke depan masing-masing kabupaten/kota punya logistik, buffer stok siap. Sehingga ketika ada bencana, bisa memberikan bantuan awal kepada masyarakat,” tegas Suharyanto.
Meskipun BNPB terus berupaya menjangkau lokasi bencana dalam waktu 1×24 jam, proses distribusi logistik sering kali membutuhkan waktu sehingga bantuan tidak selalu dapat langsung diterima masyarakat. “Itu yang mengakibatkan masyarakat teriak-teriak belum dapat bantuan. Padahal bantuannya sedang dalam perjalanan,” jelasnya.
Usulan ini mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menyatakan akan mempertimbangkan penerapannya secara nasional. “Saya pikir itu saran yang baik. Jadi kita hitung secara nasional saja, nanti kita bantu tiap provinsi, biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan, sama dengan juga bupati,” tegas Presiden Prabowo.
Kepala BNPB menambahkan bahwa penguatan kapasitas logistik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar bantuan dasar dapat diterima masyarakat terdampak dalam hitungan jam setelah bencana terjadi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan darurat dan mengurangi penderitaan masyarakat di wilayah rawan bencana di seluruh Indonesia. (*)
Follow
