Kupang, seputarmtt.com — Transformasi Bank NTT menuju Perseroan Daerah (Perseroda) sebagai strategi besar, dalam memastikan keberpihakan pada pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal ini disampaikan Dirut Bank NTT, Charlie Paulus kepada awak media, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Provinsi NTT, Senin (25/3/2026).
“Langkah ini bukan sekadar perubahan status hukum, melainkan strategi besar untuk memastikan bank daerah, benar-benar berpihak pada pembangunan ekonomi di NTT,” jelas Charlie.
Menurut Charlie, jika masih berbentuk PT umum, secara regulasi bank dapat melakukan ekspansi ke seluruh Indonesia.
“Namun sebagai Perseroda, ingin memastikan bahwa dana masyarakat, digunakan untuk pembangunan ekonomi di NTT ini, bukan untuk pembiayaan di wilayah lain,” ungkapnya.
Lebih lanjut Charlie mengatakan, dengan aturan minimal 51 persen saham dimiliki pemda, Bank NTT diyakini tidak akan mudah dikuasai pihak luar.
‘Hal ini penting, untuk menjaga arah kebijakan bank tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat NTT, bukan semata orientasi bisnis nasional” tambah Charlie.
Diakui Charlie, ini bukan hanya soal legalitas, tapi soal arah dan keberpihakan. Kami ingin dana masyarakat NTT benar-benar kembali untuk membangun daerah ini.
Dari sisi operasional, Charlie memastikan bahwa Bank NTT tetap berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Perubahan status ini, tidak akan mengganggu kinerja, maupun sistem perbankan yang telah berjalan,” kata Charlie.
Charlie menjelaskan, perubahan menjadi Perseroda juga akan mempertegas identitas Bank NTT, sebagai bank milik daerah.
“Artinya, ekspansi bisnis tidak lagi menjadi prioritas utama keluar wilayah, melainkan difokuskan pada penguatan sektor ekonomi lokal, mulai dari UMKM hingga pembiayaan produktif,” papar dia.
Pada kesempatan yang sama, Charlie mengungkapkan, Bank NTT juga tengah mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan total alokasi mencapai Rp350 miliar.
“Dana ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, termasuk pekerja migran dan pelaku UMKM. Namun, harus dimanfaatkan secara bijak,” ujarnya mengingatkan.
Menurut Charlie, kredit tersebut untuk usaha, bukan konsumsi. Kalau tidak tepat sasaran, justru bisa memicu masalah baru. (joey)
Follow
