Kupang, seputar-ntt.com – Polda Nusa Tenggara Timur melimpahkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Malaysia kepada Kejaksaan Tinggi NTT melalui Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan, sehingga perkara kini memasuki tahap penuntutan.
Kedua tersangka berinisial YE dan YT diserahkan bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II tersebut dilakukan di Kupang pada Jumat (13/11).
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra mengatakan, penyerahan tersebut merupakan bagian dari penyelesaian penyidikan kasus dugaan perdagangan orang yang melibatkan pengiriman pekerja migran secara ilegal ke negara tetangga.
“Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut merupakan bagian dari penyelesaian penyidikan kasus dugaan perdagangan orang yang berkaitan dengan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural ke Malaysia,” ujarnya.
Henry menjelaskan, kasus tersebut ditangani berdasarkan laporan polisi bernomor LP/A/5/VI/2026/SPKT/Ditresppadanppo Polda NTT tertanggal 1 Juni 2026. Dalam prosesnya, penyidik melengkapi seluruh berkas hingga Kejaksaan Negeri Kota Kupang melalui surat tertanggal 30 Oktober 2026 menyatakan berkas perkara atas nama kedua tersangka telah lengkap.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di antaranya Pasal 80 juncto Pasal 66 dan Pasal 5 huruf a, Pasal 83 juncto Pasal 68 dan Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e, serta Pasal 81 juncto Pasal 69.
Henry menegaskan, pengiriman pekerja migran melalui jalur nonprosedural bukan hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berisiko membuat para calon pekerja terjebak dalam praktik eksploitasi hingga tindak pidana perdagangan orang. Polda NTT mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar tanpa memastikan legalitas perusahaan, kelengkapan dokumen, serta prosedur keberangkatan.
Masyarakat juga diminta segera melapor kepada kepolisian atau instansi terkait apabila menemukan indikasi perekrutan maupun pemberangkatan pekerja migran melalui jalur ilegal.
NTT termasuk salah satu provinsi pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia. Posisinya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan berdekatan dengan Malaysia membuat jalur pemberangkatan nonprosedural kerap dimanfaatkan sindikat, termasuk lewat titik-titik penyeberangan yang tidak diawasi. Korban umumnya warga desa yang mengejar janji pekerjaan informal di sektor perkebunan, konstruksi, hingga jasa rumah tangga.
Berdasarkan pengalaman penanganan kasus serupa, modusnya biasanya bermula dari rekrutmen oleh calo di tingkat desa, pemberangkatan tanpa dokumen resmi, lalu penempatan pada pekerjaan yang berbeda dari yang dijanjikan. Sepanjang rantai itu, para pekerja rentan kehilangan dokumen identitas, tidak menerima upah sesuai perjanjian, hingga diperdagangkan pihak ketiga.
Kasus ini menegaskan kembali risiko yang menyertai lalu lintas pemberangkatan tenaga kerja NTT ke Malaysia lewat jalur tidak resmi. Dengan dilimpahkannya kedua tersangka kepada kejaksaan, penanganan perkara kini bergantung pada tahap penuntutan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(*)
Follow