Kupang, seputar-ntt.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta aparat kepolisian mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede. Ia meminta penyidik mendalami dugaan penyalahgunaan relasi kuasa dan memastikan korban mendapat perlindungan selama proses hukum berlangsung.
Pernyataan itu disampaikan Rieke dalam keterangannya pada Minggu (15/11), merespons laporan yang diterima Polda Nusa Tenggara Timur atas dugaan kekerasan seksual yang diduga terjadi di kompleks rumah dinas Bupati Kupang di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Rabu (11/11) malam. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.
“Apa pun afiliasi politik terlapor, polisi harus mengusut laporan tanpa pengistimewaan dan mendalami dugaan penyalahgunaan relasi kuasa,” ujarnya.
Rieke mengungkapkan telah menghubungi Ketua Komnas HAM Anis Hidayah untuk membahas kasus tersebut, dan tim Komnas HAM akan turun ke lapangan untuk menghimpun fakta. Ia juga meminta informasi awal mengenai kemungkinan adanya korban lain untuk diverifikasi.
“Saya juga meminta informasi awal tentang kemungkinan adanya korban lain diverifikasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman telah menghubungi Kapolda NTT dan meminta kepolisian proaktif mengusut laporan tersebut. Habiburokhman menegaskan, apabila terbukti melakukan tindak pidana tersebut, pihak yang dilaporkan harus mendapat hukuman berat.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra mengonfirmasi bahwa penyidik tengah mendalami informasi yang diperoleh melalui proses penyelidikan.
“Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan,” katanya.
Menurut Rieke, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menjangkau korban dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk memberikan pendampingan psikologis. Saat ini korban berada di rumah aman milik Pemerintah Provinsi NTT. Rieke mengapresiasi respons jajaran PPA-PPO Polda NTT dan Pemprov NTT dalam memberikan perlindungan kepada korban.
Politikus PDIP ini juga mendorong penguatan penanganan perkara kekerasan seksual melalui perluasan satuan Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO), yang pada tahap awal baru tersedia di sebagian polda dan polres. Ia meminta perluasan satuan tersebut disertai penyediaan penyidik terlatih dan anggaran yang memadai.
Dalam kerangka hukum, perkara kekerasan seksual kini ditangani dengan berbagai instrumen, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan jaminan pemulihan korban, mulai dari perlindungan identitas hingga pendampingan psikologis. Kehadiran rumah aman milik Pemprov NTT menjadi salah satu bentuk perlindungan sementara selama penyelidikan berjalan.
Perhatian berlintas fraksi di DPR atas kasus ini juga menandakan sorotan publik yang tinggi terhadap penegakan hukum untuk pejabat daerah. Preseden penanganan yang transparan dinilai penting, bukan hanya bagi korban, tetapi juga bagi kepercayaan masyarakat NTT terhadap aparat.
Kasus ini menjadi perhatian nasional karena menyangkut pejabat daerah di NTT. Proses penyelidikan Polda NTT kini dikawal berbagai elemen, dengan harapan berjalan transparan, independen, dan tanpa pengistimewaan bagi siapa pun yang dilaporkan.(*)
Follow